by

Debat Oji-Jeni dan Tiwi-Dono di Pilkada Purbalingga Pindah Tempat dan Tanpa Simpatisan

-Politik, Update-dibaca 3.19Rb kali | Dibagikan 15 Kali

Debat pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Purbalingga akan dilaksanakan Rabu 25 November 2020. Semula yang akan dilaksanakan di Owabong, pindah ke Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Debat paslon akan jadi ajang unjuk kebolehan calon pemimpin Purbalingga. Pasangan nomor urut 1, calon Bupati Muhammad Sulhan Fauzi dan calon Wakil Bupati Zaini Makarim (Oji – Jeni) bakal bakal beradu visi, misi dengan pasangan nomor urut 2, calon Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan calon Wakil Bupati Sudono (Tiwi – Dono).

“Metode debat dengan tatap muka dan disiarkan langsung dua stasiun televisi yaitu BMSTv dan SatelitTv, serta dua stasiun radio, yaitu RRI dan Gema Soedirman,” ujar Komisioner KPU Purbalingga, Andri Suprianto, Jumat (20 November 2020).

Ia mengatakan, materi debat ditetapkan meliputi enam poin. Yakni upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan Purbalingga, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pembangunan daerah kabupaten dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Lalu, kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19.

“Masing-masing paslon tidak diperbolehkan membawa simpatisan, kita tetap terapkan protokol kesehatan,” katanya.

Bertindak sebagai panelis, dosen Undip Dr Nurhidayat Sardini S.Sos MSi, Prof Abdul Basit M.Ag, Ahmad Sabiq MA, DR Abdul Gaffar Karim SIP MA, dan Dr Anjar Nugroho MSI MHI. Sedangkan Dr Iva Ariani SS MHum akan berperan sebagai moderator.

“Karena masih dalam pandemi Covid 19, yang hadir dalam pelaksanaan debat dibatasi ketat,” ujar Andri.

Lima komisioner KPU Purbalingga akan hadir. Tetapi personel Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibatasi hanya dua orang. Sedangkan tim kampanye masing-masing paslon juga dibatasi hanya dua orang. Sehingga total yang hadir tidak lebih dari 15 orang.

“Sesuai pasal 59 huruf b angka 1 sampai 4 PKPU Nomor 13 Tahun 2020,” ujar Andri.

 

Comment

Berita Lainnya