by

Dapat Uang Rp 2,5 Juta, Jika Berani Laporkan Politik Uang

-Politik, Update-dibaca 9.87Rb kali | Dibagikan 40 Kali

Masyarakat Purbalingga yang berani melaporkan praktik politik uang bakal mendapat hadiah uang tunai Rp 2,5 Juta dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.

Janji hadiah uang itu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Melaporkan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5 Perbup itu menyebutkan, pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu melaporkan tindak pidana politik uang mendapat penghargaan dalam bentuk uang, piagam dan bentuk lainnya yang ditetapkan bupati. Penghargaan diberikan setelah kasus yang dilaporkan telah mendapat keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Pihaknya akan menindak tegas siapapun dan dari kubu pasangan calon (Paslon) manapun yang nekad melakukan politik uang,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga Lalu Syaifudin usai kegiatan Apel Anti Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020, di Pendapa Dipokusumo, Senin sore (7 Desember 2020). Apel diikuti oleh Ketua DPRD, Komandan Kodim 0702, Komandan Yonif 406, personel KPU dan Bawaslu Purbalingga.

Syaifudin mengingatkan, UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 mengancam pemberi dan penerima politik uang dengan hukuman penjara 36 hingga 72 bulan, dan denda Rp 200 Juta hingga Rp 1 Miliar. Tanpa apel anti politik uang sebenarnya masyarakat sudah paham. Pilkada merupakan pesta demokrasi, maka semestinya dilakukan dengan senang hati tanpa adanya embel-embel negatif terlebih politik uang. Selaku penegak hukum, apapun yang dilakukan pemerintah karena untuk kemaslahatan umat, Kejaksaan akan mendukung, baik dukungan pikiran, tenaga maupun tindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

“Saya senang sekali, ketika bupati mengeluarkan perbup terkait pemberian penghargaan bagi pelapor adanya politik uang dalam pilkada. Sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) saya setuju dan sangat mendukung.” ujar Syaifudin.

Baca Juga:  Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja Berikan 685 ‘STNK’ Kapal Gratis Kepada Nelayan

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menjelaskan, masyarakat diminta untuk tidak kuatir, karena identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya, karena menyangkut keselamatan dan keamanan dari masyarakat.

“Perbup 98 Tahun 2020 yang sudah ditandatangani bupati ini diharapkan mampu mengantisipasi ancaman-ancaman politik uang yang akan mencederai proses demokrasi di Purbalingga,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga nomor 249/PL.02.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020. Pilkada Purbalingga 9 Desember 2020 mendatang diikuti oleh pasangan nomor urut 1, Muhamad Sulhan Fauzi dengan Zaeni Makarim Supriyatno (Oji-Jeni) dan pasangan dengan nomor urut  2, Dyah Hayuning Pratiwi dengan Sudono (Tiwi-Dono)

Comment

Berita Lainnya