by

Dana Desa Baru Terealisasi 80 Persen

-Daerah-dibaca 104.28Rb

Ilustrasi

CILACAP – Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi salah satu tuntutan di era reformasi dewasa ini.

Demikian dikatakan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji di hadapan para kepala desa, camat, dan para kasi tata pemerintahan kecamatan se-Kabupaten Cilacap, dalam pidato pembukaan rapat koordinasi kepala di Pendopo Wijayakusuma Sakti, kompleks Pemkab Cilacap, Selasa (24/11).

Rakor juga dihadiri Wakil Bupati Akhmad Edi Susanto, Sekretaris Daerah Sutarjo, para kepala SKPD di jajaran Pemkab Cilacap, dan undangan lain.

Bupati lantas menandaskan, pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era reformasi dewasa ini, profesionalisme sumber daya aparatur, termasuk para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan.

“Hal ini harus diperhatikan karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan,” ucap bupati.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga upaya untuk memperkuat pemerintahan desa merupakan langkah yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bupati menekankan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa tentang status dan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

“Desa diberi kewenangan dalam pembangunan untuk berpartisipasi dalam menggali potensi desa, dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Pada rakor tersebut, para peserta memperoleh materi yang diberikan oleh sejumlah narasumber, yakni Asisten Pemerintahan Sekda Cilacap Wasi Aryadi, Kepala Bapermas PP PA dan KB Ahmad Arifin Raden, dan Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap Tri Komara Sidhy Wijayanto.

Usai rakor, kepada wartawan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Cilacap Yuni Kustowo mengatakan, rakor kepala desa bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2015.

“Rakor diikuti para pejabat setingkat kabupaten, para camat se-Kabupaten Cilacap kecuali camat se-eks-Kotip Cilacap, kepala desa, dan kasi tata pemerintahan kecamatan,” katanya.

Menurut Yuni, ada beberapa hal yang disampaikan terutama bantuan keuangan kepada pemerintahan desa tahun 2016.

“Dibanding tahun 2015 ada peningkatan yang cukup signifikan. Untuk dana desa dari APBN, tahun ini kita mendapat Rp 81 miliar, dan tahun 2016 mendapat Rp 181 miliar. Jadi ada peningkatan Rp 100 miliar,” imbuhnya.

Untuk ADD, dari Rp 140 miliar menjadi Rp 145 miliar.

Dengan bantuan itu setiap desa mendapat alokasi sekitar Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar. “Ini kesempatan bagi kepala desa untuk membangun desanya, terutama dana desa dari APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur,” tandasnya.

Sehingga nantinya jalan-jalan desa, irigasi, dan jembatan di desa akan semakin baik sehingga tidak ada lagi jalan desa yang rusak.

Terkait realisasi dana desa, Yuni mengatakan bahwa hingga saat ini baru 80 persen karena masih ada sisa 20 persen untuk tahap ketiga. “Juga dari pemerintah pusat tampaknya baru ditransfer,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa persyaratan atau peng-SPJ-an tahap kedua belum lengkap.

Untuk itu pihaknya memberi batas waktu hingga akhir November untuk penyelesaiannya, agar SPJ tahap kedua bisa dicairkan.

Kenapa 20 persen? Yuni mengatakan, sebab aturannya tidak boleh ada Silpa (sisa langsung penggunaan anggaran) lebih dari 30 persen.

“Jika lebih dari 30 persen akan disanksi, yaitu berupa penundaan, dana desa dikurangi, hingga tidak diberikan,” urainya.

Dia berharap, agar desa segera mengumpulkan SPJ akhir November, dan pada Desember yang sisa 20 persen bisa dicairkan.

Tentang ADD, Yuni menuturkan bahwa tahap kedua seharusnya sudah ditransfer, namun karena ada persyaratan yang belum lengkap, seperti APBDes Perubahan tahun 2015, proposal, dan SPJ. “SPJ tahap I itu sebagai syarat pencairan tahap II,” katanya.

Hingga kini baru 117 desa yang ADD-nya telah dicairkan dan sudah ditransfer melalui Bank BRI di masing-masing unit.

“Sementara untuk 41 desa sedang dalam proses pengajuan. Yang lainnya belum, karena persyaratan belum lengkap,” tutupnya. (estanto)

Comment

Feed Berita