by

Dampak Covid-19, APBD Purbalingga Alami Defisit

-Politik, Update-dibaca 3.16Rb kali | Dibagikan 15 Kali

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2021 ini mengalami penurunan 3,91 persen dibanding APBD murni. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 258,293 miliar. Mengalami penurunan 9,05 persen dibandingkan APBD murni.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp 1,599 triliun. Mengalami penurunan sebesar 4,22 persen dibandingkan APBD murni. Serta, lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp 105,099 miliar, atau naik 18,3 persen dibanding APBD murni.

Hal itu diungkapkan Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, dalam sambutannya Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga Jumat (20 November 2020) malam.

Pendapatan tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 1,962 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya Penurunan ini khususnya terjadi pada pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat,” kata Sarwa.

Secara rinci, disampaikan bahwa Belanja daerah mengalami penurunan sebesar 4,36 persen dibanding APBD murni, sehingga menjadi Rp 2,004 triliun. Dengan demikian defisit APBD tahun 2021 menjadi sebesar Rp 41,610 miliar

“Defisit ini ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 41,610 miliar. Terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 53,228 miliar. Serta,  pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 11,617 miliar,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, dalam perjalanan pembahasan rencana APBD tahun 2021, terdapat beberapa perubahan komposisi baik pada pos penerimaan daerah maupun pengeluaran. Hal itu, disesuaikan dengan perkembangan aspirasi dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah pusat dan provinsi khususnya terkait dana alokasi khusus dan alokasi.

“Dengan demikian, postur RAPBD yang disetujui pada hari ini (Jumat, red) sudah mengalami  beberapa perubahan. Apabila dibandingkan dengan postur RAPBD yang diserahkan pada saat penyampaian nota keuangan,” ujarnya.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 yang telah disetujui bersama tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

“Kita berharap raperda yang telah kita sepakati ini dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sehingga APBD tahun 2021 ini dapat tepat waktu sebelum tahun anggaran 2021 berjalan,” kata dia.

Diketahui, penurunan APBD adalah dampak dari Covid-19. Pandemi tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga penganggaran. Banyak anggaran dari pemerintah pusat yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

 

 

 

Comment

Berita Lainnya