by

Bupati Tekankan Penyelenggara Pilkada Bersinergi.

-Politik-dibaca 84.34Rb kali | Dibagikan 44 Kali

DSC_0039

Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo menekankan kembali pentingnya kerja bersama dalam mensukseskan hajat pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga tahun 2015. Semua stakeholder utamanya penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi antara satu dengan yang lain. Keberhasilan masing-masing unit tidak berdiri sendiri tetapi harus saling terkait.

Ibarat satu keluarga yang akan punya gawe, Bupati adalah sohibul hajat, KPU menjadi event organisernya, dan agar dapat berjalan sesuai rencana ada Panwaslu yang mengawasi. Kemudian dibentuk Desk agar masing-masing unsure dapat berjalan sesuai tugasnya. Semua harus bersinergi untuk mencapai sukses bersama, ujar Pj Bupati Budi Wibowo pada Rapat Desk Pilkada kabupaten Purbalingga di ruang rapat Ardi Lawet Setda Purbalingga, Rabu (9/9).

Khusus bagi penyelenggara pilkada, lanjut Bupati, masing-masing boleh memiliki target dan indicator sukses, tetapi indicator sukses itu tidak berdiri sendiri. Artinya ketika KPU ingin sukses dalam penyelenggaraan pilkada, tidak hanya berpatokan pada hasil kerja yang ditangani oleh KPU saja. Demikian juga dengan Panwaslu Kabupaten, jangan sampai menetapkan indicator kesuksesan hanya dengan banyaknya temuan pelanggaran saja.

Kita semua harus sepakat, untuk bersama-sama mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Harus dilakukan sosialisasi yang baik agar pelanggaran dapat diminimalisir, katanya.

Menurut Bupati, indicator suksesnya pilkada dapat dilihat dari sejumlah hal. Bagi masyarakat, pelaksanaan pilkada harus dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, aman dan nyaman. Intinya, pelaksanaan pilkada nanti tidak ada intimidasi dan ancaman yang membuat rakyat terancam atau melaksanakan pemilihan dengan terpaksa.

Bagi kontestan dan pelaksana harus jujur dan adil. Semua harus transparan, karena penyelenggaraan pilkada ini dibiayai oleh APBD mencapai lebih dari Rp 23 miliar. Pemerintah juga harus dapat menfasilitasi semua hak para kontestan untuk sosialisasi dan kampanye, jelasnya.

Bupati juga kembali menekankan agar pegawai negeri sipil (PNS) termasuk para kepala desa, lurah dan perangkat desa agar senantiasa menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Netralitas juga harus ditunjukan oleh para penyelenggara, KPU dan Panwaslu hingga jaringannya di tingkat desa termasuk para anggota desk pilkada Purbalingga.

Saya sudah menerbitkan surat edaran untuk semua jajaran termasuk kades dan perangkat desa, imbuhnya.

Sementara, Ketua Desk Pilkada Kodadiyanto yang juga Plt Sekda Purbalingga mengaku cukup khawatir terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. Menurut pantauanya, hingga masa kampanye saat ini greget dikalangan masyarakat belum begitu terasa.

Pilkada Purbalingga sepertinya adem ayem. Tapi mungkin gerakanya gerilya merayap dibawah sehingga dipermukaanya sepi sepi saja. Tetapi yang penting aman dan lancar, katanya.

Mencermati kondisi yang ada saat ini, dirinya mengajak seluruh anggota desk pilkada untuk terus berupaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember mendatang.

Harapannya, angka partisipasi masyarakat dapat meningkat dibanding pada penyelenggaraan pileg, pilpres dan pilgub lalu. Sosialisasi harus digenjot, jelasnya.

Pada pilkada Desember mendatang, KPU Purbalingga mematok target kehadiran pemilih sebanyak 75 persen. KPU sendiri sudah melakukan sejumlah sosialisasi, dan pada Oktober nanti akan melaksanakan sosialisasi menggunakan media pemutaran film layar tancap.

Comment

Berita Lainnya