by

Bupati Purbalingga Terima Aspirasi Puluhan Mantan Buruh dan Buruh

Baca Juga: DPRD dan Pemkab Bekasi Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan

Puluhan mantan buruh dan buruh di Purbalingga menyampaikan aspirasi terkait UU Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di depan Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Rabu (28 Agustus 2019). Para buruh ini mendapat pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Insident Java Independent (LSM IJI) Purbalingga

Baca Juga: Bambang Irawan Jadi Pimpinan Sementara DPRD Purbalingga

Baca Juga: Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga Terbentuk

Baca Juga: Proyek Bukit Mendelem Untuk Satu Ikon Andalan Pemalang Dilanjutkan

Ketua LSM IJI yang juga koordinator aksi, Surasno mengungkapkan, aksi ini menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga agar lebih memperhatikan nasib para buruh. Satu diantaranya adalah dengan memberikan peringatan kepada seluruh perusahaan yang ada di Purbalingga untuk melaksanakan UU Nomer 13 tahun 2003, terutama terkait status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau tenaga kontrak.

Karena, mengacu pada pasal 59 UU No 13 tahun 2003, para buruh masuk menjadi status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Ketika distatuskan sebagai PKWT, secara hukum mereka tidak akan mendapatkan hak pesangon, padahal seharusnya PKWTT

“Artinya, harus memiliki status karyawan tetap, sehingga hak mereka melekat, ada pesangon ada jaminan kesehatan ada tunjangan lain yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang ada,” ungkap Rasno  kepada cyber media lintas24.com usai menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Pendapa Dipokusumo, Rabu (28 Agustus 2019).

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, pihaknya menampung aspirasi dari buruh. Terkat masalah ini, Pemkab akan segera mengkomunikasikan dan koordinasi dengan persuahaan. Termasuk juga akan mengeluarkan surat edaran untuk seluruh perusahaan di Purbalingga.

“Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak perusahaan dan dalam waktu dekat akan ada surat edaran Bupati untuk seluruh perusahaan di Purbalingga, terkait UU ketenagakerjaan,” kata Tiwi.

 

 

 

Comment

Feed Berita