by

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi Tunjuk Tiga Pelaksana Tugas

-Politik, Update-dibaca 3.91Rb kali | Dibagikan 113 Kali

Tiga jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga dan Camat Kaligondang yang kosong sudah terisi.

“Sudah saya tunjuk tiga pejabat untuk mengisi sementara kekosongan tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Drs Agus Winarno MSi sebagai Plt Kepala DPUPR yang saat ini merangkap sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Riyadi Sugeng Subroto SH sebagai Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda yang saat ini merangkap sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda, dan Pandi SSos sebagai Plt Camat Kaligondang yang saat ini merangkap Kepala Bagian Pemerintahan Setda,” tutur Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, Rabu (3 Juni 2020)

Ia menuturkan, penunjukan ini didasarkan pada kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni dari pejabat-pejabat tersebut untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Setelah diterbitkan SK Bupati terkait perintah untuk menjadi Plt ini, diharapkan mereka segera melakukan konsolidasi internal ke dalam jajaran intansi tersebut

“Jabatan sebagai pelaksana tugas ini berlaku sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif atau diangkatnya pelaksana tugas lainnya. Kepada para pelaksana tugas untuk mengatasi pekerjaan rumah (PR) yang ada di instansi yang mereka pimpin selaku Plt,” tuturnya

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi berpesan, meskipun dalam masa pandemic Covid-19 namun kegiatan pembangunan harus tetap berjalan.

“Apalagi kita saat ini berjalan pembanguna alun-alun di depan mata, saya berpesan agar proses pembangunan ini dikawal dengan baik sesuai mekanisme dan perencanaan yang telah ditetapkan,” lanjutnya.

Kepada Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda, Bupati berpesan bahwa proses pengadaan barang dan jasa juga harus tetap berjalan. Bupati meyakini, saudara Riyadi Sugeng Subroto SH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda telah banyak menguasai aturan mekanisme/hukum yang ada. Sehingga proses pengadaan barang/jasa ini bisa dikawal dengan baik.

Sedangkan kepada Plt Camat Kaligondang, Bupati mengakui masalah Covid-19 di tingkat kecamatan hingga desa perlu perhatian luar biasa. Tidak hanya masalah sosialisasi pencegahan Covid-19 akan tetapi juga distribusi berbagai bantuan sosial yang masih akan digulirkan 2 bulan kedepan. Baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten maupun Desa.

“Saya berharap bantuan-bantuan ini bisa dikawal dengan baik agar tepat sasaran di lapangan. Demikian masalah pemerintahan di kecamatan juga agar bisa dikawal dengan baik dan lancar,” katanya.

“Untuk Plt Camat juga segera membangun sinergitas dengan pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkatnya,” ucapnya.

 

 

Comment

Berita Lainnya