Bupati Lantik 188 ASN Jabatan Struktur dan Fungsional, Korwilcam Gantikan UPT Dindikbud

By: On: Dibaca: 10,092x
Bupati Lantik 188 ASN Jabatan Struktur dan Fungsional, Korwilcam Gantikan UPT Dindikbud

 

Bupati Purbalingga, H.Tasdi, SH.,MM melantik sebanyak 188 Aparatur Sipil Negara (ASN) di di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Sabtu (12 Mei 2018). Para pejabat yang dilantik untuk memenuhi 2 jabatan struktural administrator, 6 jabatan struktural pengawas, 3 jabatan fungsional  dokter, 46 jabatan fungsional guru, 2 jabatan instruktur.

Kemudian 5 jabatan fungsional penilik, 18 koordinator wilayah kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), 106 kepala sekolah yang terdiri dari 21 kepala sekolah baru, mutasi kepala sekolah dalam kecamatan sebanyak 71 orang serta 14 orang kepala sekolah mutasi antar kecamatan.

Bupati Purbalingga, Tasdi menegaskan, terkait dengan hilangnya UPT Dindikbud, UPT tidak boleh melakukan hal yang sama dengan Dinas yang ada. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD. Karena fungsi UPT sangat penting untuk koordinasi di wilayah kecamatan maka kita bentuk koordinasi wilayah (Korwilcam).

” Korwilcam sangat kita butuhkan untuk mengkoordinir pendidikan di kecamatan, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD). Sehingga kalau tahun lalu dilantik kali ini kita kukuhkan. Terkait dengan tunjangan akan kita perhatikan,” ujar Bupati Tasdi

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dindikbud Purbalingga, Sarjono mengatakan, dalam pelantikan kali ini ada yang baru  dalam Dindikbud yakni adanya korwil ditingkat kecamatan sebagai kepanjang tanganan Dinas di Kecamatan. Korwilcam berfungsi sebagai kepanjang tanganan Dindikbud agar rentang kendali antara Dinas dan Sekolah tidak terlalu jauh.

” Tugas korwilcam nantinya mengkoordinir kegiatan Dindikbud ditingkatkan kecamatan seperti pembuatan laporan, kegiatan kurikulum, sarana prasarana pendidikan serta kesiswaan,” katanya disela-sela pelantikan.

Sarjono mengatakan Korwilcam dan kepala UPT Dindik terdapat perbedaan bukan atasan dari sekolah namun sebagai koordinator sekolah, tidak mempunyai tunjangan jabatan, hanya mendapatkan tunjangan kinerja setara eselon 4 A.

“Korwilcam diambilkan dari pengawas atau penilik atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai coordinator,’ungkapnya.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!