Bupati Kudus Korupsi Berulang Kali, Tuntutannya Bisa Hukuman Mati

By: On: Dibaca: 80,802x
Bupati Kudus Korupsi Berulang Kali, Tuntutannya Bisa Hukuman Mati

Hukuman maksimal yakni berupa hukuman mati kemungkinan bisa diberikan kepada Bupati Kudus Muhammad Tamzil. Pasalnya, yang bersangkutan sudah pernah dihukum terkait korupsi

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan belum memastikan apakah tuntutan maksimal itu akan diterapkan. Dia mengatakan masih diperlukan pengembangan-pengembangan.

“Nanti putusannya masih dalam pengembangan, terus nanti akan kita umumkan setelah ini. Belum diputuskan. Apakah nanti ada hukuman khusus? Ini sebenarnya sudah kita bicarakan tadi pada saat ekspose (perkara) karena memang kalau sudah berulang kali, bisa nanti tuntutannya ada sampai dengan hukuman mati,” kata Basaria di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27 Juli 2019).

Sebelumnya, Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, ternyata pernah sama-sama dihukum penjara. Keduanya menjalani hukuman penjara dalam dua kasus.

Tamzil dipenjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004, yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Tamzil divonis bersalah dengan hukum 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang, pada Desember 2015.

“Pada saat Muhammad Tamzil menjalani hukuman di Lapas Kedungpane, Muhammad Tamzil kembali bertemu dengan Agus Soeranto, yang juga sedang menjalani hukuman dalam kasus yang berbeda. Setelah bebas, Muhammad Tamzil berlaga di Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan Bupati Kudus. Saat dilantik menjadi bupati, MTZ mengangkat Agus Soeranto sebagai staf khusus bupati,” ujar Basaria.

Belum genap setahun menjabat Bupati Kudus periode 2018-2023, Tamzil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7). Tamzil pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Sebagai penerima, Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi adalah Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan. Akhmad Sofyan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!