by

Bupati Jember Terkena Sanksi Akibat Terlambat Bentuk Raperda

-hukum, Update-dibaca 2.64Rb kali | Dibagikan 6 Kali

Terlambat memroses pembentukan Raperda Kabupaten Jember  mengenai APBD  tahun anggaran 2020, Bupati Jember, Faida, terkena sanksi atas tindakannya tersebut.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membenarkan jika Bupati Jember Faida diberi sanksi administrasi. Sanksi tersebut adalah dengan tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan.

“Karena memang regulasinya (mengatur) demikian,” ucapnya kepada siber lintas24.com, Rabu (09 September 2020).

Ia menjelaskan, bahwa regulasi tersebut berlaku untuk seluruh kepala daerah di Indonesia. Ketika terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, maka sanksi akan diberikan kepada kepala daerah yang bersangkutan.

“Sanksi itu untuk kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)”ungkapnya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Bupati Jember tersebut tertuang dalam surat bernomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif. Keputusan tersebut ditandatangani Khofifah pada tanggal 2 September lalu.

Atas dasar tersebut, hak-hak keuangan yang tidak dibayarkan kepada Bupati Faida adalah meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya seperti honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui inspektorat juga datang ke Jember untuk mencari solusi atas permasalahan itu. Namun, pertemuan tersebut juga tidak membuahkan solusi apapun. Akhirnya, inspektorat memasrahkan persoalan Kabupaten Jember kepada Kementrian Dalam Negeri.

 

 

Comment

Berita Lainnya