by

Bendera PDI Perjuangan Dibakar, Semua Pengurus Diminta Datangi Kantor Polisi

-Politik, Update-dibaca 5.49Rb kali | Dibagikan 63 Kali

Pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terjadi saat aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu 24 Juni 2020 kemarin di depan gedung DPR.

“Saya mendorong, pengurus anak ranting, DPC, DPD, dan fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia wajib menyampaikan, dan mendatangi, (untuk) menyampaikan permintaan kepada Polres dan Polda se Indonesia untuk mengusut, menangkap, dan memproses secara hukum pembakar bendera PDI Perjuangan saat demo di DPR ,” tutur mantan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo , Kamis (25 Juni 2020).

Ia menyatakan, PDIP akan menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera PDIP tersebut. Bahkan, meminta pengurus anak ranting, DPC, DPD dan fraksi PDIP di parlemen mendatangi polisi untuk menuntut pengusutan kasus itu. Hal ini penting. Karena bendera adalah lambang partai yang harus dijaga kehormatannya.

“Karena bendera adalah lambang partai yang harus dijaga kehormatannya oleh anggota dan kader partai,” tegas Tjahjo.

Sebelumnya, DPP PDIP menyesalkan aksi yang dipandang provokatif tersebut. Adapun, mereka akan mengambil langkah hukum atas ulah tersebut.

“Karena itulah mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu malam (24 Juni 2020).

Dia menegaskan, PDIP merupakan partai militan, yang mempunyai basis akar rumput yang kuat. Meski demikian, semua kader tak terpancing dengan sikap tersebut.

“Kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” ungkap Hasto.

Adapun berkaitan dengan proses pembahasan RUU HIP, sikap partainya sejak dulu tegas bahwa akan terus mendengarkan aspirasi dan terus kedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” jelas Hasto.

 

 

Comment

Berita Lainnya