Benarkah Mendikbud Muhadjir Effendy Andalkan Program “Kegaduhan”

By: On: Dibaca: 101,529x
Benarkah Mendikbud Muhadjir Effendy  Andalkan Program “Kegaduhan”

muhadjir-effendy

Semakin banyak saja instruksi yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy. Terbaru,  Menteri asal Malang Jawa Timur itu mengeluarkan instruksi larangan guru menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dan membuka jasa les.Menurutnya pembelajaran harus benar-benar tuntas di kelas atau sekolah.

Dia merasa memiliki alasan kuat mengeluarkan larangan itu. Terkait penggunaan LKS misalnya, dia mengedapankan “tuduhan” merasa ada hubungan yang bias antara guru dengan penerbit LKS.

Muhadjir, bersikukuh agar guru segera memutuskan hubungan dengan penerbit. Guru harus konsentrasi mengajar.Pasalnya, buku-buku resmi keluaran Kemendikbud juga sudah dilengkapi dengan butir-butir soal.

Sehingga sudah bisa menghapus fungsi LKS. Muhadjir juga mengatakan dengan adanya LKS maka guru sering memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswanya. Alih-laih siswa mengerjakan soal itu di rumah, ternyata justru orangtua yang menyelesaikannya. Jadi menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu LKS tidak bisa menjadi ukuran belajar siswa di rumah.

Hal ini membuat kalangan pendidik di seluruh Indonesia menjadi gaduh. Para guru tergopoh-gopoh melakukan konsolidasi bersama melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk Sekolah Menangah Pertama/ Atas/ Kejuruan (SMP/ A/ K).

Tak hanya itu para Kepala Sekolah Menegah yang tergabung Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) ikut berpeluh membuat pernyataan. Banyak pernyataan-pernyataan muncul di media massa yang mengatakan, sekolahannya sudah lama tidak menggunakan LKS.

Namun banyak orang tua siswa berani mengungkapkan ketidakbenaran pernyataan para Kepala Sekolah itu. Karena, setiap tahun ajaran baru pasti ada uraian biaya untuk pembelian buku. Kisaran biaya yang tercantum berkisar mulai Rp. 80.000- Rp.200.000 untuk satu orang siswa SD, Rp. 100.000 – Rp. 450.000 untuk siswa SMP/A/K.

Banyak sekolah berkelit bahwa itu buku ajar sebagai buku pendamping paket dari Kemendikbud. Namun, Mendikbud Muhadjir mengetahui secara persis “rantai kehidupan” penerbit buku-buku siswa.

LKS yang selayaknya dibuat sendiri oleh guru yang mengajar di sekolahnya malah diperdagangkan secara luas. Seharusnya, kalau seorang guru mengajar bidang studi IPA, dia boleh membuat LKS IPA untuk pengayaan materi di kelas, tetapi bukan untuk diperjual belikan. Tentu saja, LKS ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan bersifat edukatif.

Kini, LKS diperdagangkan meluas, bahkan sampai lintas pulau. LKS menjadi komoditi perdagangan yang marak. LKS yang dijual dengan harga relatif terjangkau di Jawa, sampai di luar Jawa harga LKS bisa menjadi 3 kali lipat lebih mahal.

Walaupun sudah ada peraturan, bahwa sekolah tidak boleh melakukan jual beli buku ajar siswa, tetapi untuk materi pengayaan seperti LKS, sekolah menagihkan pembeliannya kepada siswa.

Mendikbud mencontohkan, seorang siswa SMP di sekolah yang mayoritas siswanya berlatar belakang ekonomi pas-pasan membayar tidak kurang dari Rp 180 ribu untuk beberapa LKS yang akan digunakan selama satu semester. Jika sekelas ada 40 orang anak, maka jumlah dana yang dihasilkan adalah Rp 7.200.000. Dari jumlah total pembayaran yang terkumpul melalui guru masing kelas atau guru mata pelajaran, penerbit akan memberikan penghargaan berupa uang.

“Ini masalahnya, banyak guru yang mengatakan tidak menerima uang dari penerbit. Dosa kalau tidak mau mengakui, itu yang pertama. Kedua, kasihan orang tua murid yang bersusah payah harus membayar LKS,”tegas Mendikbud.

Larang Kerjakan PR dan Guru Beri Les Privat

Secara pribadi Muhadjir juga mendukung larangan guru memberikan PR. Instruksi ini, dia akui masih terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait tugas PR itu. Sehingga dia menuturkan sampai saat ini belum akan menerbitkan regulasi resmi melarang guru memberikan PR.

Sementara terkait dengan larangan guru yang membuka jasa les berbayar untuk muridnya. Dengan tegas Muhadjir melarang. Baginya pembelajaran materi apapun sebaiknya selesai di kelas. Jika masih ada siswa yang merasa kurang memahami, ya dipecahkan atau dilakukan pengayaan di kelas.

“Guru jangan buka jasa les sore dirumah setelah pulang sekolah, apalagi berbayar” Tidak perlu, jangan dong,”tandasnya.

Menurutnya banyaknya guru yang membuka jasa les, tidak sejalan dengan kebijakan larangan memberikan PR. Tujuan melarang memberikan PR supaya anak memiliki waktu berkumpul lebih maksimal dengan orantuanya. Tidak lagi terbebani dengan PR maupun jam les.

Etika seorang guru diantaranya adalah tidak membuka jasa les untuk anak didik di kelas yang diampu. Sebab jika ini terjadi, bisa terjadi konflik kepentingan antara guru dan siswa.

“Saya tidak asal ngomong dan menuduh. Banyak masukan kepada saya, saya dulu sebelum jadi menteri pernah melakukan penelitian terkait hal tersebut. Guru tidak lagi objektif dalam memberikan nilai kepada siswanya. Dia khawatir siswa yang ikut les mendapatkan nilai bagus. Sementara siswa yang tidak ikut les ke dirinya, mendapatkan nilai jelek.,”ungkapnya

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi medukung larangan guru menggunakan LKS dan membuka jasa les.

Dia menuturkan perlu waktu bagi pemerintah untuk menertibkan guru-guru yang masih menggunakan LKS. Sedangkan untuk larangan guru membuka les, dia merespon positif. “Sebaiknya guru memang tidak membuka les,” jelasnya.

Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Pusbangprodik Kemdikbud ini menuturkan guru diharapkan berfokus mengajar di sekolah. Namun pemerintah juga harus sportif dengan memperbaiki tata kelola penyaluran tunjangan-tunjangan ke guru. Dia berharap penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) bisa tepat waktu dan jumlah, supaya guru fokus mengajar.

Namun demikian, Unifah menyakini selalu saja ada celah yang dapat diciptakan ketika ada kesempatan memperoleh keuntungan langsung finansial. Tak heran, LKS yang dianggap sebagai salah satu perlengkapan bahan ajar, dan sedianya diharapkan dibuat sendiri oleh guru bidang studi bersangkutan atau lewat MGMP, ternyata akhirnya berbeda.

“Beberapa guru “kreatif” kemudian mengemas LKS menjadi seolah layak jual dan menjadi komoditas,”tegas Unifah.

Gayung pun bersambut. “Kreatifitas” itu lalu disambut oleh penerbit yang tidak jelas alamatnya, dan kemudian jadilah seolah produk yang dianggap bisa membantu proses pembelajaran. LKS, lantas dianggap sebagai materi yang dianggap memenuhi kebutuhan siswa. Lantas petanyaannya, siapa yang mengawasi pembuatan LKS dan mengontrol isinya? LKS jelek dan dibuat asal-asalan. Khususnya soal-soal yang disaijikan kadang tidak nyambung dengan pokok materi yang diajarkan.

Bisa saya katakan, isi LKS yang dipakai para siswa di sekolah saat ini tidak bisa meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Diperlukan kajian ulang menyeluruh mengenai beberapa aspek menyangkut penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Saat ini terlihat jelas, bahwa guru hanya mengandalkan membawa materi ke kelas dan menyebutnya itu mengajar. Jika LKS ditulis sebagai pengayaan materi, apakah memang ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Atau, siswa sekedar diajak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan meningkatkan kemampuan pikirnya? Lalu, untuk apa penggunaan LKS seperti ini dipertahankan?

“Unsur penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas menyangkut kurikulum atau silabus yang diterjemahkan menjadi RPP, bahan ajar, metode mengajar dan asesmen. Sudahkah keempat unsur ini saling terkait?,”pesan Unifah. (dbs_dian mulyawati).

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!