Belum Terdaftar, Organisasi Kesenian Tak Berhak Pentas di Acara Pemkab

By: On: Dibaca: 9,178x
Belum Terdaftar, Organisasi Kesenian Tak Berhak Pentas di Acara Pemkab
ilustrasi_cyber media lintas24.com

 

Tidak semua organisasi kesenian bisa turut serta dalam event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Hanya organisasi yang sudah mengantongi Piagam Pengesahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga saja yang bisa.

Dindikbud Purbalingga, Kamis (22 Februari 2018) menyelenggarakan sosialisasi terhadap 91 perwakilan dari organisasi kesenian, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi, Dindikbud Purbalingga, Rien Aggraeni dalam sosialisasi menekankan agar mereka segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan legalitas dari Pemkab melalui Piagam Pengesahan dari Dindikbud.

“Bagi yang belum terdaftar cobalah untuk didaftarkan ke kami (Dindikbud,red). Gratis, tidak dipungut biaya. Kami akan menerima dengan senang hati,” kata Rien dalam acara yang diselenggarakan di Aula Jenderal Soedirman Dindikbud Purbalingga itu.

Menurut Rien, jika organisasi kesenian sudah terlegalisasi, Pemkab akan lebih mudah ketika ingin menugaskan organisasi tersebut ketika diperlukan, termasuk juga memiliki akses untuk mendapatkan bantuan keuangan/peralatan dari pemerintah. Meski demikian, untuk mendapatkan Piagam Pengesahan dari Dindikbud ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya surat pengajuan, biodata, foto ketua organisasi kesenian, susunan pengurus dan daftar anggota, jadwal latihan dan surat keterangan domisili ketua organisasi.

“Organisasi kesenian yang bisa masuk, tentu saja yang bergerak pada seni, adat dan tutur lisan. Organisasi tidak hanya dari komunitas warga saja, tapi boleh juga dari ekstrakurikuler di sekolah,” imbuhnya.

Sementara organisasi kesenian yang sudah terdaftar di Dindikbud disarankan untuk mengajukan bantuan ke Kementerian untuk mendapat Fasilitas Komunikasi Budaya di Masyarakat (FKBM). Menurut Rien, bantuan dari FKBM relatif besar dan cukup untuk melengkapi kebutuhan organisasi tersebut.

Meski demikian untuk mendapatkan bantuan FKBM wajib memenuhi persyaratan yang lebih kompleks lagi . Diantaranya  mengajukan proposal FKBM sesuai Juknis, memiliki nama dan kedudukan yang tetap, memiliki Akte Notaris yang di dalamnya menunjukan AD/ART, memiliki NPWP, memiliki nomor rekening bank atas nama komunitas budaya, melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan lain dari APBN, kemudian menandatangani surat-surat pernyataan.

“Kriteria penerima fasilitasi ini juga bahwa organisasinya semata mata untuk ketahanan budaya dan bangsa. Bisa juga karena ada degradasi budaya tersebut dan diharapkan anak muda kembali ke jati diri ke budaya tersebut. Atau juga karena keterbatasan ekspresi budaya, sanggar rusak atau yang lain. Tujuan ekonomis sebaiknya dinomorduakan,” jelasnya.

Sejauh ini di Purbalingga sudah ada 322 organisasi kesenian yang sudah terdaftar di Dindikbud. Sementara di luar itu masih banyak dan belum terdeteksi jumlah organisasi kesenian yang belum terdaftar. Tahun 2018 tercatat ada 16 kegiatan dari seksi kesenian dan nilai tradisi di dalamnya termasuk ada festival, pembelian peralatan musik, gelar seni, pelatihan, inventarisasi warisan budaya tak benda dan pengiriman tim kesenian.

“Antusias pendaftaran Piagam Pengesahan Organisasi Kesenian di Purbalingga cukup tinggi, per tahunnya ada 26 organisasi yang mengajukan. Spirit mereka juga semakin meningkat karena Bupati sering melakukan kunjungan ke desa-desa dan seringkali perlu ada kesenian untuk penyambutan,” ungkapnya. (Ganda Kurniawan)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!