by

Belasan Anggota KPPS dan Linmas Pilkada di Purbalingga Menolak Rapid Test. KPU Purbalingga: Tak Mau, Bisa Diganti Oleh Personel TNI, Polri atau ASN

-Politik, Update-dibaca 3.83Rb kali | Dibagikan 18 Kali

Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye, Andri Supriyanto menyatakan, telah mendapat laporan, sebanyak 15 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) Kabupaten Purbalingga menolak menjalani rapid tes. Penolakan itu diduga dimotori seorang tokoh masyarakat desa.

“Kami masih melakukan pendekatan dengan pihak desa dan tokoh masyarakat yang menolak rapid tes. Mudah-mudahan bisa teratasi. Tapi bila tidak, alternatif pertama kita ganti anggota KPPS nya. Termasuk Linmas yang menolak,” kata Andri yang enggan menolak menyebut desa dan tokoh masyarakat yang memotori penolakan rapid test itu.

Ia menjelaskan, rapid test bagi penyelenggara pilbup masuk dalam regulasi yang ditetapkan. Agar Pilbup tidak menjadi sebaran Covid-19. KPU Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga menggelar rapid dari tanggal 9 hingga 23 november 2020 mendatang.

“Bila tidak mau ikut rapid tes kami ganti. Bila dalam satu TPS tidak ada KPPS, sesuai regulasi, KPU akan mengambil langkah dengan melibatkan personel TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Andri saat mengikuti Rapat Desk Pilkada di Gedung Ardi Lawet Pemkab Purbalingga, Rabu sore (11 November 2020).

Ia menegaskan, bagi penyelenggara Pilkada yang rapid tes hasilnya reaktif juga ditindaklanjuti dengan swab tes

“Tujuannya agar semuanya aman, baik dari penyelenggara maupun dari warga masyarakatnya,” katanya.

Penjabat Sementara Bupati Purbalingga Sarwa Pramana menegaskan, terhadap anggota KPPS dan Linmas yang menolak rapid, harus diganti. Regulasi harus ditegakkan dan Pilkada sudah ditetapkan pemerintah, harus dijalankan dengan protokol Covid sesuai yang ditentukan.

“Jangan sampai ada opini, gara-gara Pilkada Covid-19 naik lagi. Pilkada harus berjalan dan kesehatan masyarakat juga terjaga,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga Hanung Wikantono menyebut, rapid test terhadap penyelenggara Pilkada saat ini masih berjalan. Pihaknya secara rutin harian menerima laporan dari Puskesmas di wilayah yang menyelenggarakan rapid tes.

“Rata-rata 10 persen hasilnya reaktif. Dan yang reaktif ini langsung dilakukan swab test,” ujar Hanung.

Comment

Berita Lainnya