by

Bawaslu Purbalingga: Paslon Bisa Dipidanakan Jika Melanggar Protokol Kesehatan

-Politik, Update-dibaca 2.85Rb kali | Dibagikan 10 Kali

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga meyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Itu pun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, paslon yang melanggar bisa terkena jeratan hukum pidana.

“Seperti yang sudah dimaklumatkan Kapolri terkait Pilkada Serentak 2020, paslon yang melanggar protokol kesehatan bisa saja dipidana. Yakni pelanggaran atas UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Joko Prabowo, Selasa (22 September 2020).

Joko menjelaskan, secara rinci ada pada Pasal 14 ayat 1. Disebutkan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur UU, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Kemudian ayat 2 disebutkan, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur UU, diancam pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

“Menjelang penetapan paslon dan pengundian nomor urut, mohon pedomani aturan PSBB selama pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut,” jelas Joko.

Dia menuturkan, proses hukum akan dikenakan, jika paslon tidak bisa memperbaiki setelah sejumlah teguran tersebut dilayangkan.

“Nanti, bisa dilimpahkan ke kepolisian yang memiliki kewenangan menindak hal tersebut,” tuturnya.

 

 

 

Comment

Berita Lainnya