by

Bawaslu Purbalingga Dinilai Tak Transparan. Terkait Laporan Pelanggaran Pilkada

-Politik, Update-dibaca 3.00Rb kali | Dibagikan 11 Kali

Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga dinilai tidak transparan. Terutama terkait  penghentian dugaan laporan pelanggaran kampanye Pilkada.  Bawaslu dianggap tidak menyampaikan hasil kajian kepada pelapor.

Demikian disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Tiwi-Dono) Karseno, usai melaporkan dugaan pelanggaran kampanye, di sekretariat Bawaslu Purbalingga, Sabtu (14 November 2020) sore.

Seperti diketahui Bawaslu telah resmi menyatakan menolak tiga gugatan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan.  Masing-masing Laporan Nomor 07/REG/LP/PB/Kab/14.26/X/ 2020 tertanggal 19 Oktober 2020,  Nomor 09/REG/LP/PB/Kab/14.26/X/2020  tertanggal 23 Oktober 2020 dan  Laporan Nomor 011/REG/LP/PB/Kab/14.26/XI/2020 tertanggal 7 November 2020.

Laporan tersebut dilakukan oleh tim kampanye pasangan Nomor Urut 1 Muhammad Sulhan Fauzi-Zaini Makarim (Oji-Zaini) dan tim kampanye Tiwi-Dono. Dalam pernyataan tertulis Bawaslu menyampaikan bahwa berdasarkan pembahasan di Sentra Gakumdu, laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana.

“Kami mohon penjelasan secara transparan mengenai tindak lanjut laporan dan bagaimana detail mengenai alasan penolakan laporan tersebut. Makanya kami akan coba datang lagi untuk berdiskusi masalah tersebut,” kata Karseno.

Sementara itu Tim Hukum paslon bupati-wakil bupati Purbalingga Tiwi-Dono kembali melaporkan pelanggaran paslon lawan ke Bawaslu Purbalingga.Laporan tersebut terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon lawan.

“Paslon nomor urut 01 diduga melanggar administrasi karena paslon tersebut telah mencetak dan menyebarkan bahan kampanye tambahan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU no 4 tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU no 11 tahun 2020,” kata Tim Hukum Tiwi-Dono Endang Yulianti didampingi Herlinda

Endang menjelaskan bahwa bahan kampanye yang diperbolehkan oleh PKPU bentuknya berupa penutup kepala, pakaian, alat makan minum, kalender, pin, kartu nama, dan stiker kecil.  Namun, ketika paslon  menyebarkan bahan kampanye berupa kartu mirip ATM, disana ada visi misi dan program pasangan calon ada gambarnya calon, no urut kemudian ada partai pengusungnya pihaknya  menganggap telah melanggar PKPU pasal 76.

“Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk menindak sesuai dengan mekanisme, menangani ini dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memberikan teguran tertulis,” pintanya.

 

Selanjutnya Endang juga meminta ke KPU memerintahkan kepada terlapor untuk menarik bahan kampanye yang sudah disebar dimasyarakat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga bahan kampanye yang sudah ditarik itu tadi. Ini tentu saja sesuai dengan PKPU no 4 tahun 2017 pasal 76.

Menurut Endang, dengan adanya kartu yang disebarkan di masyarakat sangat berpotensi terjadinya pembodohan publik. Kenapa, karena alat sosialisasi dengan menggunakan media seperti ATM itu berpotensi ditangkap berbeda oleh masyarakat awam.

Anggota Bawaslu Setyawati yang menerima laporan tersebut mengatakan pihaknya menerima laporan. Tahapan selanjutnya pihaknya memiliki waktu selama dua hari untuk melakukan kajian. “Informasi lengkap nanti disampaikan Ketua Bawaslu yang saat ini sedang ada kegiatan Rakor di luar kota,” ujarnya.

 

 

Comment

Berita Lainnya