by

Bawaslu Jateng: Kabupaten Purbalingga Tidak Masuk Sembilan Daerah Kategori Rawan Tinggi dalam Pilkada 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah telah mendefinisikan kerawanan adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. Tujuan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan. IKP sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini.

“IKP sebagai upaya pengawas pemilu mendeteksi dini dan upaya pencegahan agar tak terjadi pelanggaran. Hasil IKP Jawa Tengah menunjukKan bahwa masing-masing daerah memiliki titik kerawanan masing-masing,” tutur Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun, dalam keterangan tertulis yang diterima cyber media lintas24.com, Senin (29 Juni 2020).

Anik menjelaskan,  Pilkada di masa pandemi tidaklah mudah karena menyangkut keselamatan. Maka semua pihak harus disiplin.

“Kita ingin pilkada sukses. Baik dari sisi proses dan hasil pilkada maupun keselamatan semua pihak,” ungkapnya.

Bawaslu mengkategorikan kerawanan pilkada 2020 ke dalam empat dimensi, yakni, konteks sosial dengan sub dimensi dintaranya gangguan keamanan (bencana alam dan bencana sosial), kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

“Sedangkan konteks politik dengan subdimensi: keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, penyalahgunaan anggaran,” imbuhnya

Konteks infrastruktur daerah dengan sub dimensi lanjutnya,  dukungan teknologi informasi, sistem informasi penyelenggara pemilu. Sementara, konteks pandemi dengan subdimensi: anggaran pilkada terkait covid-19, data terkait covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, hambatan pengawasan pemilu

“Ada sembilan dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori rawan tinggi dalam IKP tingkat nasional. Sembilan daerah tersebut tersebar di beberapa dimensi,” ungkapnya

Ia merinci, untuk konteks sosial, ada dua daerah di Jawa Tengah dengan kategori kerawanan tinggi yakni Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang. Adapun konteks politik, ada tujuh daerah yang kerawanannya tinggi, yakni Klaten, Sukoharjo, Pemalang, Sragen, Rembang, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Selanjutnya, konteks infrastruktur daerah, ada Kabupaten Wonosobo yang hasil IKP menunjukan memiliki kerawanan tinggi.  Dalam konteks pandemi, daerah yang memiliki kerawanan tinggi adalah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Adapun kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori rawan sedang.

“Meski daerah lain tidak masuk kategori rawan tinggi tapi tetap perlu melakukan pencegahan dan antisipasi. Sebab, situasi selama beberapa bulan ke depan bisa berubah. Untuk itulah, seluruh pengawas pilkada diminta melakukan berbagai pencegahan di segala aspek,” ungkapnya.

Ia berharap, seluruh jajaran pengawas pilkada 2020 di masing-masing kabupaten/kota perlu memaksimalkan pencegahan. Jika sudah dicegah dan diberi rambu-rambu tapi masih saja terjadi pelanggaran maka akan dilakukan proses penindakan.

“Semakin banyak yang bisa diantisipasi maka akan lebih baik. Semakin banyak dugaan pelanggaran yang bisa dicegah juga akan lebih baik. Yang jelas, untuk menyukseskan pilkada 2020 sangat membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.  Bawaslu tak mungkin bisa mengendalikan sendirian,” katanya.

Sesuai dengan hasil IKP Jawa Tengah, Bawaslu merekomendasikan beberapa hal, yakni:

  1. Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran dan pemilih.
  2. Koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemic covid-19 di masing-masing daerah.
  3. Memastikan dukungan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
  4. Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan covid-19
  5. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu.

Comment

Feed Berita