by

Anggaran Pilkada Purbalingga Membengkak Rp23,7 Miliar. Pemkab Purbalingga Berharap Pemerintah Pusat Menanggung Biaya Tambahan

-Politik, Update-dibaca 8.10Rb kali | Dibagikan 110 Kali

Senin (15 Juni 2020), tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purbalingga 2020 bakal kembali dilanjutkan. Tahapan pertama yang akan dimulai yaitu pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tahapan lainnya yaitu pemutakhiran data pemilih.

Komisioner KPU Kabupaten PurbaIingga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Andri Supriyanto menuturkan, KPU Purbalingga akan melantik anggota PPS dengan mengirimkan SK melalui email.

“Hal ini dilakukan karena anggaran pelantikan yang sudah dialokasikan dialihkan untuk penambahan TPS sesuai kebijakan realokasi anggaran di masa pandemi Covid-19. PPS dilantik, bisa online, bisa langsung, bisa dengan mengirim surat keputusan,” tuturnya.

Ia menyakini, pilihan KPU untuk mengirimkan SK melalui email, selain lebih aman, cara ini juga lebih efisien mengingat anggaran Pilkada membengkak hingga puluhan miliar. Pembengkakan anggaran ini antara lain untuk memenuhi fasilitas protokol pencegahan penularan COVID-19.

“Ini sesuai perintah PKPU, setiap petugas penyelenggara wajib menjalani rapid test. Selain itu, setiap TPS harus dilengkapi fasilitas kebersihan seperti handsanitizer dan disterilisasi menggunakan disinfektan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, panitia yang bertugas memutakhirkan data pemilih di lapangan juga harus dilindungi alat pelindung diri. Sementara Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga harus dilindungi setidaknya dengan masker ataupun pelindung wajah saat pemungutan suara.

“Untuk protokol kesehatan Rp19 miliar, sisanya untuk penambahan TPS, honor panitia adhoc dan lainnya,” tuturnya.

Pembengkakan anggaranlaninya lanjut  Andri, disebabkan penambahan jumlah TPS. Jumlah TPS bertambah karena kapasitas maksimal dibatasi hingga 500 pemilih dari sebelumnya yang bisa mencapai 800 pemilih. Pembatasan kapasitas TPS merupakan bagia dari protokol kesehatan. Tujuannya agar TPS tidak terlalu penuh sehingga bisa meminimalisasi kontak antarpemilih.

“Jumlahnya menjadi 2.216 TPS, selisih 500 TPS lebih. Setiap TPS terdiri atas tujuh KPPS dan dua Linmas,” kata dia.

Kepala Bakeuda Purbalingga, Subeno menjelaskan, anggaran PilkadaPurbalingga naik Rp23,7 miliar. Dengan demikian total anggaran yang diperlukan mencapai Rp70 miliar. Pemerintah Kabupaten tidak sanggup jika harus menanggung seluruh tambahan kenaikan anggaran Pilkada. Oleh karenanya, pihaknya berharap, pemerintah pusat bisa menanggung biaya tambahan itu.

“Untuk purbalingga  masih diperlukan tambahan sekitar Rp 23,7 miliar yang diajukan ke APBN dan Rp1 miliar dari APBD,” tuturnya

Untuk dikatehui, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU No 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah ditetapkan pada Jumat (12 Juni 2020).

 

 

 

 

Comment

Berita Lainnya