Aliansi Kebhinekaan Dukung Perppu Ormas Untuk Jaga Keutuhan NKRI

By: On: Dibaca: dibaca 30.59Rbx
Aliansi Kebhinekaan Dukung Perppu Ormas Untuk Jaga Keutuhan NKRI

JAKARTA- Aliansi Kebhinekaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI), Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhis)

Aliansi ini berkomitmen mendukung Perppu Ormas demi menjaga keutuhan NKRI. Dukungan itu disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (29 September 2017).

Mereka mendorong segenap pihak dan elemen, khususnya DPR RI dengan kewenangannya segera membahas, menyepakati dan mengesahkan Perppu Ormas yang sebelumnya ditandatangani Presiden Joko Widodo, Juli lalu.

Jangan sampai DPR RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara ditekan dan diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak pengesahan Perppu Ormas yang dianggap penting karena menyangkut keberlangsungan, eksistensi dan keutuhan NKRI

Menurut mereka, situasi politik bernegara akhir-akhir ini terlihat kurang kondusif dan menimbulkan beberapa potensi ancaman, baik dari eksternal ataupun internal. Khususnya dari dalam negeri, negara saat ini rentan disusupi faham dan ideologi radikal yang sejauh ini terlihat liar serta berpotensi melawan pemerintah, dimana mereka secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.

“Bukan hanya itu, akhir-akhir ini muncul kembali isu kebangkitan PKI yang sengaja dihembuskan di tengah masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana isu PKI bisa membangkitkan luka lama dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam masyarakat. Padahal kita sudah sama-sama memahami, mengetahui dan bahkan menjalankan rekonsiliasi secara alamiah antar anak bangsa,” terang Ketua Umum PB PMII, Agus Herlambang.

Oleh karena itu, apapun itu bentuk kelompok, golongan, dan organisasi yang mengarah kepada bentuk penyebaran paham dan ideologi yang merongrong keutuhan NKRI serta merusak tatanan kehidupan sosial bangsa Indonesia yang sejuk di tengah kemajemukan, wajib untuk ditindak dan dibubarkan karena tidak sesuai dengan identitas kebangsaan kita yang plural.

 

“Perppu Ormas harus didukung penuh untuk difungsikan sebagai pencegahan awal bertumbuh kembangnya faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” katanya.

 

Aliansi Kebhinekaan juga meminta pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum di tengah derasnya isu politisasi dan keberpihakan hukum yang sejauh ini cenderung tebang pilih. Pemerintah wajib menempatkan hukum sebagai instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Momentum Hari Tani Nasional (HTN) diharapkan agar Pemerintah tidak melupakan pentingnya bidang pertanian, kesejahteraan petani dan terus memberikan perhatian ekstra kepada sector agraris mengingat potensi pertanian kita amatlah luar biasa guna mencapai swasembada pangan dan menyejahterakan Petani.

Pada kesempatan itu, mereka mengemukakan lima tuntutan. Pertama, mendorong pemerintah menjalankan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas; kedua, tegakkan supremasi hukum; ketiga, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bersama-sama menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan nasional sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia yang majemuk; keempat, mengimbau kepada masyarakat untuk kritis terhadap isu dan informasi agar tidak terprovokasi; kelima, Pemerintah memperhatikan sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan serta laksanakan reformasi agrarian sejati.(mahendra yudhi krisnha)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!