by
-Daerah-dibaca 109.38Rb kali | Dibagikan 20 Kali

RTH Cilacap-

????????????????????????????????????

CILACAP – Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni agar kabupaten/kota menyediakan 30 persen dari wilayahnya untuk ruang terbuka hijau (RTH), yang rinciannya 10 persen ruang privat dan 20 persen ruang terbuka umum, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tampak keteteran memenuhinya. Sebab, laju pembangunan yang tinggi menjadi kendala untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Saat ini, Cilacap sudah ada sekitar 14 persen untuk ruang publik dan sebagian besar merupakan sepadan jalan. Sisanya secara bertahap dipenuhi dengan pembangunan taman.

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu wilayah terpilih yang menerima  bantuan pembangunan RTH dalam program pengembangan kota hijau (P2KH). Program itu diberikan kepada Cilacap sebagai reward karena telah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap Hamzah Syafroedin mengatakan, RTH publik di Cilacap baru terealisasi 1.300 hektar.

Untuk memenuhi kebutuhan 20 persen, perubahan peruntukan di wilayah perkotaan ke RTH membutuhkan 700 hektar lagi, sebab luas wilayah perkotaan Cilacap sekitar 11.000 hektar.
“RTH ini yang sulit dicapai, melihat kepemilikan tanah perorangan. Jadi membutuhkan pembebasan tanah. Tantangannya, pembangunan saat ini ada di mana-mana,” katanya, Kamis (3/12).

Seperti Jalan Rinjani. Di kawasan tersebut, di satu sisi berkembang pusat-pusat pertokoan dan pemukiman baru. Namun, di sisi lain, lokasi tersebut merupakan sawah berkelanjutan dimana pemerintah diwajibkan mempertahankannya.

“Persoalannya, tanah tersebut milik perorangan. Jadi bisa saja, suatu saat dilepas oleh pemiliknya,” imbuhnya.

Melihat fakta geografis perkotaan Cilacap, persoalan kebutuhan RTH tersebut sudah tercukupi oleh pulau Nusakambangan. Pasalnya, pulau penjara dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi tersebut secara administratif masuk dalam wilayah perkotaan, yakni Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan. Hanya saja, Nusakambangan tak bisa digolongkan sebagai RTH karena merupakan bagian dari wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum HAM).

“Kalau Nusakambangan bisa masuk, RTH perkotaan justru sudah 50 persen malah,” ujarnya.
Untuk merealisasikan RTH tersebut, menurut Hamzah, memang masih ada kelonggaran waktu selama 20 tahun ke depan, dan untuk mencapai target RTH tersebut, dimungkinkan berupa penambahan taman di sejumlah wilayah perkotaan. Selain itu, juga penambahan public space.

Hamzah melanjutkan, pembangunan RTH Cilacap direncanakan pada 2017, dan menggunakan dana APBN sekitar Rp 5 miliar.

“Sehingga untuk saat ini sampai sebelum pembangunan, Pemkab Cilacap memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan dan mematangkan diri, terutama lokasi RTH seluas 1,9 hektar yang sudah di-urug,” katanya, seraya menerangkan bahwa taman ini sebagai salah satu tempat  untuk menambah ruang terbuka hijau di Kabupaten Cilacap.

Seperti diketahui, RTH memiliki dua fungsi utama yakni disamping sebagai daerah resapan untuk mengantisipasi terjadinya banjir, juga sebagai fungsi ekologis.

Pemkab Cilacap sendiri sedang mengupayakan lahan seluas 17 hektar di Jalan Dr Soetomo untuk dialokasikan sebagai RTH sekaligus RTB secara terintegrasi.

 

Desain Sudah Disusun

Sementara itu, rencana pembangunan RTH Cilacap saat ini memasuki tahap penyusunan detail engineering design (DED).

RTH yang berlokasi di Jalan Dr Soetomo, persisnya di depan Gedung Tennis Indoor itu, nantinya juga berfungsi sebagai shelter air yang berlebih dari luar.

Menurut tim ahli dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Basuki, RTH didesain untuk mengurangi genangan air saat terjadi hujan di sekitar lokasi tersebut.

“Tim merancang sistem pengatur keluar masuknya air dari daerah sekitar areal taman. Nantinya ketika air dari luar berlebih, akan ditampung sementara di dalam kolam seluas 5.000 m2, dan dialirkan keluar,” jelasnya.

Diakuinya, tidak 100 persen menghilangkan banjir saat hujan, namun setidaknya bisa mengurangi.

Secara prinsip, desain RTH berupa taman kota yang menampung delapan kriteria kota hijau, yakni green design, green open space, green transportation, green waste, green building, green energy, green water, dan green community.

Basuki menambahkan, taman seluas 1,9 hektar dengan pembagian  5.000 m2 untuk kolam air, sisanya untuk taman dan pelestarian lingkungan. Salah satunya konsep penanaman pohon khas Pulau Nusakambangan, yakni pohon Plahlar ditanam di taman tersebut.

Selain itu, juga disiapkan panggung untuk komunitas jalur untuk para difabel, taman anak-anak, plaza, areal parkir, dan green energy dengan lampu tenaga matahari. (estanto)

Comment

Berita Lainnya